Cara Cepat Membedakan Materi Pembelajaran Antara Fakta, Konsep, Prinsip dan Prosedur

Selamat datang lagi di blog ini, saya mohon maaf sudah lama sekali tidak menulis di blog PPKn ini.

Dalam RPP 2013 ada diminta untuk ditampilkan pemetakkan materi antara fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sekarang saya mau berbagi cara yang gampang membedakannya khususnya di dalam materi PPkn.

Fakta :

Materi fakta dapat diidentifikasi dengan rumus, siapa, kapan, dimana, apa yang terjadi, berapa, pristiwa, atau kenyataan hidup di masyarakat.

Contoh :

  1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam nilai-nilai praksis Sila-sila Pancasila.
  2. Kasus-kasus pelanggaran hukum di masyarakat dan negara, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi.
  3. Pengaruh positif dan negative kemajuan Iptek dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  4. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan (a8 Agustus 1945 s,d 27 Desember 1947), dan seterusnya.

Konsep :

Materi konsep dapat diidentifikasi dengan rumus, teori, pendapat orang lain, pengertian.

Contoh :

  1. Makna hak dan kewajiban warga negara.
  2. Pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah.
  3. Unsur-unsur perlindungan hukum.
  4. Teori kemajian Iptek atau Globalisasi.
  5. Sistem negara kesatuan Sentralisasi dan desentralisasi, dan seterusnya.

Prinsip :

Materi prinsip dapat diidentifikasi dengan rumus, UUD (Psal-pasal, ayat), UU, Peraturan Pemerintah, Permen, KUHP, hukum-hukum.

Contoh :

Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengukuhkan Negara Kesatuan  Republik Indonesia, adalah :

  1. Pasal 26 ayat 1 dan 2 tentang Hak atas Kewarganegaraan,
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  3. Landasan ideal pengembangan Iptek adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah UUD NRI 1945.
  4. Pasal 1 ayat i yang mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Prosedur :

Materi prosedur dapat diidentifikasi dengan rumus, tata cara, urutan yang harus dilalui.

Contoh :

  1. Tindakan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
  2. Cara atau prosedur penegakan hukum oleh aparat penegakhukum.
  3. Cara menyarig pengaruh kemajuan iptek.
  4. Pada masa revolusi kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 aturan peralihan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  

Demikianlah semoga ada manfaatnya buat teman semua.