Quo Vadis Pendidikan Nasionalku

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 2 disebutkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu “ Pendidikan”.  Kalau halnya demikian maka semua anak bangsa wajib mengenyam pendidikan, memiliki mutu dan kualitas yang sama, fasilitas pendidikan yang sama baik untuk guru maupaun peserta didik mulai dari ujung Sumatra sampai pedalaman Irian Jaya.  Untuk hal itulah rupanya pemerintah dalam hal ini Departemen pendidikan Nasional kita sedikit demi sedikit berusaha membenahi kekurangan dan kendala-kendala yang dihadapi dunia pendidikan, mulai dari pembenahan kurikulum, fisik sekolah, pelatihan guru sampai pada sertifikasi guru maupun sertifikasi pengawas pendidikan.

Usaha-usaha pembenahan tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu atau kualitas (output) dari masing-masing lembaga pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan nasional secara keseluruhan supaya dapat bersanding dengan negara tetangga seperti Malaysia maupun si macan Asia (Singapura) dimana standar nilai ujiannya 7 s/d 8.  Keinginan kita untuk menyamai mereka terlalu menggebu sebab tidak gampang untuk negara seperti Indonesia yang yang sangat luas ini, berbagai macam suku, etnis dan mentalitas masih banyak tradisional, dan jumlah sekolah ratusan ribu dan jutaan siswa, akan tetapi niat dan kemauan baik pemerintah kita yang telah berbenah salama ini patut diacungi jempol.

Dalam pendidikan ada dua standar yaitu standar akademis (academic content standards) dan standar kompetensi (performance standards). Standar akademis merefleksikan pengetahuan dan keterampilan  esesnsial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh semua peserta didik.  Sedangkan standar kompetensi ditunjukkan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan keterampilan  yang telah dipelajarainya.  Oleh karena itu, standar akademis bisa sama untuk seluruh peserta didik namun standar kompetensinya bisa berbeda.  Berangkat dari hal ini jelas bahwa standarisasi atau pematokan nilai ujian nasional kurang bijaksana.

Sebagai catatan bahwa kondisi dunia pendidikan dilapangan sangat berbeda.  Dilapangan sangat banyak kendala baik dari segi sarana maupun prasarana sekolah.  Sekolah maupun intake siswa di metropolitan tidak sama dengan di dekat rimba, oleh karena itu standar nilai kelulusan tidak bisa dipatok sama antara sekolah di kota besar dengan sekolah yang berada di pelosok tanah air.  Memang nilai ujian nasional bukanlah satu-satunya patokan untuk kelulusan seorang siswa, tapi sangat ironis kalau sesoarang anak lulus ujian nasional sedangkan ujian sekolah tidak lulus, kita sebagai guru akan menuai protes dari wali siswa dan siswa, mereka para orang tua tak akan terima dengan alasan ujian nasional saja lulus mengapa ujian sekolah tidak lulus walaupun hal itu bisa saja terjadi seperti kasus di provinsi Nusa Tenggara Barat dan di provinsi Banten.

Pematokan standar nilai kelulusan secara nasional, seiring dengan kepurtusan Mahkamah Agung untuk meniadakan standar ujian nasional walauapun masih status mengajukan Peninjauan Kembali Perkara, sangat melegakan para siswa dan para orang tua murid bahkan PGRI mendukung standarisasi nilai ujian nasional ditiadakan.  Memang sebaiknya menurut kami yang ada dilapangan Ujian Nsional tetap dilaksanakan namun penentuan kelulusan itu diserahkan kepada otonomi sekolah dengan rumus (pqr) sebagaimana tahun-tahun yang lampau, sebab yang lebih mengerti karakter anak didik mana yang berhak lulus mana yang tidak berhak adalah kami-kami yang di lembaga pendidikan itu.  Saya memiliki beberapa alasan atau pertimbangan berdasarkan pengalaman, antara lain:

  • Kalau anak tidak lulus ujian nasional berarti anak itu harus mengulang ujian nasional, bila tidak lulus lagi maka anak tersebut harus ulang setahun lagi atau menyandang ijazah paket C untuk sma/ma dan mereka tidak bisa diterima di perguruan tinggi negeri di kelas reguler tapi diluar itu.
  • Jumlah siswa yang tidak lulus UN dalam suatu sekolah mencapai ratusan atau minimal 50 s/d 100%.  Bila saja semua itu akan mengulang setahun lagi karena mereka tidak mau memperoleh Ijazah paket C, maka akan menambah ruang belajar dan guru, dan itu akan berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di tempat itu.
  • Tiga tahun sekolah di sekolah Formal hanya ijazahnya paket C berarti sama dengan anak yang sekolahnya di sekolah nonformal atau sambil bekerja yang tidak menelan biaya terlalu besar.
  • Anak yang tidak lulus UN cenderung putus sekolah dan stress karena malu sebab dia tergolong kesehariannya pandai dan rajinmasuk sekolah hanya saja nilai UN nya kurang 0,01, sehingga membunuh cita-cita mereka.  Dan sebaliknya banyak anak yang suka bolos dan kurang dalam kepribadiannya lulus UN.  Sebab anggapan mereka adalah bila lulus UN maka 100% lulus Ujian sekolah, memang itu yang terjadi.
  • Anak cenderung meremehkan mata pelajaran yang tidak di ujikan secara nasional dan fokus kepada mata pelajaran Ujian Nasional, termasuk perlakuan dari lembaga pendidikan itu yang lebih memperioritaskan mata pelajaran UN dengan diadakan pengayaan berbulan-bulan bahkan pengurangan jam belajar mata pelajaran non UN untuk menambah jam belajar pelajaran UN, namun hal itu berdampak negatif dimana peserta didik menjadi bosan dan tidak fokus karena dijejali terus mata pelajaran tersebut, sehingga gagal dalam menempuh ujian neasional.
  • Dari sarana dan prasarana sekolah termasuk dilingkungan tempat saya, masih ada sekolah yang nota bene tidak memiliki satu unitpun komputer, lalu bagaimana cara siswa praktik pelajaran TIK (Tekhnologi Informasi dan Komunikasi), yaitu dengan menggunakan Hand Phone bapak dan ibu gurunya.

Tentunya hal tersebut tidak maksimal, jadi siswanya hanya tahu teorinya tapi tidak pernah lihat komputernya apalagi aplikasinya, dan saya yakin banyak sekolah-sekolah diluar sana yang kondisinya sama bahkan tidak memiliki fasilitas lainnya.

Seiring dengan pro dan kontra Ujian Nasional, dan dengan berbagai keadaan tersebut lalu mau dibawa kemana pendidikan nasionalku ? Sebuah pertanyaan yang perlu kita pertanyakan kepada pemegang kebijakan di negeri ini.  Dengan otonomi  pendidikan tentunya  keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan-keputusan sekolah termasuk menentukan kelulusan anak didiknya berdasarkan norma-norma kelulusan yang telah ditetapkan departemen pendidikan nasional dan yang berlaku secara nasional, hal itu akan mendorong rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekolahnya yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal.

Akhirnya hemat saya Ujian Nasional lanjut namun kelulusan diserahkan ke otonomi sekolah saja berdasarkan norma kelulusan yang ditetapkan. Ok………

Kawan kita tunggu keputusannya di tahun 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s