Eksistensi Fungsi, Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 Tidak Berubah

Setelah amandemen UUD 1945 memang secara institusi MPR setara dengan lembaga negara lainnya tetapi secara kewenangan dan fungsinya tetap memiliki nilai lebih dan superior sebab MPR satu-satunya lembaga negara yang memiliki fungsi mengubah dan menetapkan UUD, kita tahu bahwa UUD 1945 adalah menempati hierarki tertinggi dalam urutan peraturan perundangan negara RI. Adapun wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945 ada lima, yaitu mengubah dan menetapkan UUD; melantik presiden dan atau wakil presiden; memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD; memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya; memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.
Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar” maka kedudukan MPR lebih terhormat dari pada sebelumnya sebab sekarang kedaulatan rakyat betul-betul telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu rakyat, jadi MPR hanya sebagai pelaksana kedaulatan bukan melakukan kedaulatan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen yaitu pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Melakukan kedaulatan maka MPR berfokus sebagai pelaku menurut kemauan anggota MPR itu, tetapi kalau malaksanakan kedaulatan, maka MPR berperan sebaga pelaksana atas aspirasi atau kemauan dari rakyat.
Memang setelah amandemen wewenang MPR tidak sekuat sebelum dilakukan amandemen, dahulu dengan kewenangannya MPR sampai tiga kali melakukan impeachment atau menolak pertanggungjawaban terhadap presiden RI, yaitu : pertama Presiden Soekarno dengan “Nawaksara” ditolak oleh MPRS pada Sidang Umum MPRS tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, kedua terhadap Presiden B.J. Habiebie pada Sidang Umum MPR tahun 1999, dan yang ketiga adalah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan pada Sidang Istimewa MPR tahun 2001 yang sebelumnya dikeluarkan memorandum oleh DPR.
Kekuasaan untuk memberhentikan presiden jika sebelum amandemen UUD 45 hanya melalui atau dari DPR ke MPR dimana sebelumnya DPR telah melakukan memorandum atau peringatan kepada presiden, sebab Presiden menurut pengawasan DPR telah melakukan pelanggaran terhadap Garis Besar haluan Negara, hukum atau Undang-Undang Dasar maka DPR dapat mengeluarkan memorandum pertama dengan tenggang waktu tiga bulan untuk kesempatan presiden memperbaiki kesalahan yang dituduhkan padanya, namun apabila masih dianggap melanggar maka dikeluarkan memorandum kedua dengan tenggang waktu satu bulan, bila masih melakukan pelanggaran maka DPR dapat meminta MPR untuk menggelar Sidang Istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden selaku mandataris MPR. Jika pertanggungjawaban tersebut ditolak MPR maka presiden dipecat oleh MPR sesuai dengan kewenangannya dan diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya dan MPR memilih wakil presiden.
Tetapi setelah amandemen UUD 1945 pemakzulan terhadap presiden sangat sulit dan harus melalui Mahkamah Konstitusi sehingga prosesnya menjadi tidak mudah bila melakukan impeachment, mekanismenya yaitu DPR berpendapat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat. Kemudian DPR mengajukan permintaan pada Mahkamah Konstitusi dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Kemudian Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Bila presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat maka DPR mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian pada MPR dan bila tidak terbukti maka Mahkamah Konstitusi menyampaikannya pada DPR. Dalam hal terbukti, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima. Keputusan diambil dalam sidang paripurna, dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Bila usul DPR diterima maka Presiden dan / atau Wakil Presiden diberhentikan dan sebaliknya.
Kalau kita cermati mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden tetap bermuara pada MPR sebagai finalti atau keputusan yang terakhir. Jadi lembaga–lembaga Negara sekarang ini hanya bisa di bedakan masing-masing berdasarkan fungsi dan kewenangannya.
Setelah manademen UUD 1945 tidak satupun pasal atau ayat yang menyatakan lembaga-lembaga Negara itu bersifat sejajar termasuk tidak satupun pasal atau ayat yang menyatakan MPR sejajar dengan DPR. Dalam system ketatanegaraan RI MPR adalah suatu lembaga Negara yang permanen bukan bersifat ad hoc atau sementara sebab MPR secara institusi memiliki ketua, wakil ketua, dan anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD serta memiliki tugas dan kewenangan yang tinggi. Berbeda dengan system ketatanegaraan di Amerika serikat dimana Kongres itu adalah bersifat ad hoc atau sementara artinya kongres itu akan terbentuk atau ada manakala terjadi gabungan antara senat dengan parlemen (the House of Refresentatives) bila selesai bersidang maka kongres itu bubar atau tidak ada. Tapi MPR tetap ada sebagai lembaga Negara, baik terjadi join section atau tidak antara anggota DPR dengan anggota DPD.

About these ads
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 28 other followers